Penataan Pengawasan

Untuk pelaksanaan program penguatan pengawasan, langkah- langkah yang dilakukan ditujukan untuk mengurangi kemungkinan timbulnya KKN,  dan  berupaya untuk kembali mendapatkan opini WTP. Beberapa langkah yang dilakukan antara lain:

  1. Pelaksanaan whistleblowing system (WBS)

BKKBN (BKKBN) sebagai lembaga pemerintah yang memberikan pelayanan publik kepada masyarakat telah berkomitmen mewujudkan pemerintahan yang bersih dari KKN dan melayani dengan salah satu upayanya adalah penetapan menetapkan Tata Cara Pengelolaan dan Tindak Lanjut Pelaporan Pelanggaran (Whistleblowing) di Lingkungan BKKBN dengan tujuan untuk mendorong peran serta pejabat/pegawai di lingkungan BKKBN dan masyarakat sebagai pelapor dalam upaya pencegahan dan pemberantasan tindak pidana korupsi serta penyalahgunaan wewenang oleh pejabat/pegawai BKKBN atas layanan yang diberikan. Pelapor pelanggaran (whistleblower) dapat menyampaikan pengaduan secara langsung maupun tidak langsung kepada Kepala BKKBN atau melalui saluran pengaduan yang difasilitasi oleh Inspektorat berupa telepon, faksimili, layanan pesan singkat, kotak pengaduan dan surat elektronik;

Menetapkan Peraturan Kepala BKKBN Nomor 223/PER/C/2015 tentang Pembentukan Tim Pengelolaan dan Tindak Lanjut Pelaporan Pelanggaran (Whistle Blowing) di lingkungan BKKBN Tahun 2015 dan Surat Nomor 403/PS.102/C/XII/2013 perihal Penanganan Pengaduan (Whistle Blower System) Tindak Pidanan Korupsi di Lingkungan. Lingkungan BKKBN yang merupakan acuan bagi pegawai/pejabat di lingkungan BKKBN selaku whistleblower dalam melaporkan pengaduan dibidang pengadaan barang/jasa pemerintah di lingkungan BKKBN. Penerapan whistleblowing system merupakan wujud nyata BKKBN dalam mencegah terjadinya kecurangan/fraud pada setiap kebijakan/program pemerintah. Pengembangan whistleblowing system sebagaimana telah diuraikan diatas dilakukan sebagai upaya dalam meningkatkan pelaksanaan transparansi dan akuntabilitas pada setiap kebijakan/program pemerintah dalam pencegahan dan pemberantasan korupsi;

  1. Penanganan pengaduan masyarakat BKKBN telah melaksanakan pelayanan kepada masyarakat sesuai standar pelayanan yaitu Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik dan Peraturan Kepala BKKBN Republik Indonesia Nomor 39 Tahun 2013 Tentang Standar Pelayanan Publik Di Lingkungan BKKBN. Dalam penyelenggaran pelayanan kepada masyarakat, BKKBN perlu menyediakan sarana Penanganan Pengaduan Masyarakat yang berfungsi untuk menampung keluhan, informasi, ketidakpuasan oleh orang-perorangan, kelompok, atau badan hukum yang berkedudukan di Indonesia sebagai pengguna layanan program kependudukan, Keluarga Berencana dan Pembangunan Keluarga. Pemohon dapat melakukan pengaduan atas pelaksanaan Pelayanan Publik di lingkungan BKKBN. BKKBN menyediakan sarana dan prasarana pengaduan masyarakat melalui email, Telepon, Surat Pengaduan, Kotak pegaduan dan langsung kepada petugas pengelola pengaduan. Untuk pengaduan yang berkadar pengawasan, masyarakat dapat langsung melaporkannya ke Inspektorat BKKBN. Penanganan pengaduan masyarakat tersebut perlu dikelola dengan baik, tepat, cepat, dan dapat dipertanggungjawabkan melalui saluran pengaduan yang ditangani oleh tim pengaduan masyarakat yang bertanggungjawab menerima dan menindaklanjuti pengaduan yang disampaikan masyarakat;
  2. Pelaksanaan pengendalian gratifikasi

BKKBN telah memiliki peraturan terkait dengan pengelolaan Gratifikasi. Peraturan Kepala BKKBN Nomor 260/PER/C/2015 tentang Pengendalian Gratifikasi di lingkungan BKKBN. Peraturan tersebut dibuat dalam rangka menerapkan prinsip-prinsip tata kelola pemerintahan yang baik dengan peningkatan pencegahan terjadinya tindak pidana korupsi serta menjamin pelayanan publik bebas dari korupsi, kolusi dan nepotisme;

Membentuk Tim Pengendali Gratifikasi dengan Peraturan Kepala BKKBN Nomor 222/PER/C/2015 tentang Pembentukan Struktur Tim Unit Pengendalian Gratifikasi di lingkungan BKKBN. Keputusan Kepala Badan tersebut mengatur struktur, kewenangan, tugas dan anggota tim pengendalian gratifikasi tingkat pusat dan daerah

  1. Pelaksanaan pemantauan benturan kepentingan

Benturan kepentingan merupakan salah satu faktor penyebab korupsi di Indonesia. Benturan kepentingan terjadi ketika seseorang terlibat dalam berbagai kepentingan yang mengakibatkan seseorang harus mengorbankan kepentingan lainnya. Apalagi kepentingan yang dikorbankan tersebut merupakan sorotan publik, hal tersebut terutama dalam pelayanan publik BKKBN. Benturan kepentingan terjadi dimana seorang pejabat atau pengemban tugas pada publik tidak bisa memisahkan antara kepentingan pribadinya dan kepentingan publik. Adanya benturan kepentingan juga karena ketidakindependenan dari pelaksana dan pertimbangan pribadi yang mempengaruhi pegawai untuk melaksanakan tugas. Pertimbangan pribadi dapat berasal dari kepentingan pribadi, kerabat, kelompok yang kemudian mempengaruhi dan mereduksi kebijakan yang sedang dibangun dan kemudian melahirkan kebijakan atau keputusan yang menyimpang dari orisionalitas keprofesionalannya sehingga berimplikasi kepada memburuknya pelayanan publik yang diterima masyarakat dan kebijakan yang tidak efisien dan tidak efektif yang mampu diberikan. Hal seperti inilah yang harus kita hindari sebagai pegawai pemerintah agar semua keputusan publik yang berhubungan dengan tugas dan fungsinya dilakukan secara professional dan tidak menimbulkan kerugian bagi masyarakat. Dalam hal penanganan benturan kepentingan BKKBN telah mengeluarkan Surat Irtama No.271/2013 Tentang Pencegahan Benturan Kepentingan Di Lingkungan BKKBN,  surat tersebut sebagai pedoman penangan  benturan kepentingan. surat tersebut mengatur bagaimana pegawai BKKBN harus meyikapi potensi benturan kepentingan yang mungkin terjadi dalam pelaksanaan tugasnya. Hal-hal yang diatur antara lain: Pegawai yang bertugas di bidang pengawasan diwajibkan membuat Pernyataan Potensi Benturan Kepentingan dan satuan kerja mengidentifikasi potensi dan melakukan evaluasi atas potensi Benturan Kepentingan tersebut;

  1. Pembangunan unit pelayanan publik untuk memperoleh predikat menuju WBK/WBBM Inpres Nomor 5 Tahun 2004 menginstruksikan melakukan langkah-langkah percepatan pemberantasan korupsi dengan menetapkan program WBK. Inpres 5 Tahun 2004 dipertegas lagi dengan Inpres 9 Tahun 2011 dan Inpres Nomor 17 Tahun 2011. Namun, implementasi Program Wilayah Bebas dari Korupsi (WBK) minim sekali dan secara keseluruhan, keberhasilan upaya pencegahan korupsi melalui ke tiga Inpres tersebut sampai dengan saat ini kurang optimal. Untuk mewujudkan satker WBK, harus dilakukan melalui pembangunan Zona Integritas (ZI), dengan didahului penandatanganan dokumen pakta integritas berdasarkan Peraturan Menteri PAN dan RB Nomor 49 Tahun 2011 serta Peraturan Menteri PAN dan RB nomor 52 tahun 2014. BKKBN menginisiasi implementasi WBK dan WBBM dengan menentukan unit kerja yang akan menjadi percontohan menjadi pilot projek WBK. Unit pelayanan publik dengan predikat WBK akan ditingkatkan sampai hingga seluruh unit kerja berstatus WBK;

Penguatan sistem pengendalian intern pemerintah (SPIP) dilaksaksanakan melalui penguatan implementasi SPIP. Pengembangan Sistem Pengendalian Intern Pemerintah (SPIP) juga merupakan implementasi atas ketentuan dalam Pasal 55 ayat (4) Undang-undang nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara dan Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2008.Penguatan Pengawasan Intern BKKBN dilaksanakan dengan menitikberatkan pada unsur pemantauan SPIP dengan melibatkan Satuan Kerja/Unit Kerja Mandiri.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *