BKKBN SELENGGARAKAN INTERNALISASI PEMBANGUNAN ZI

(Bekasi,27/8/2019)

Peraturan Presiden Nomor 81 Tahun 2010 tentang Grand Design Reformasi Birokrasi 2010-2025 menargetkan bahwa pada tahun 2025 akan terwujud tata pemerintahan yang baik dengan birokrasi pemerintahan yang profesional, berintegritas tinggi, menjadi pelayan masyarakat dan abdi negara pada Kementerian/Lembaga. Sehingga bagi Kementerian/Lembaga perlu secara konkret melaksanakan program reformasi birokrasi pada unit kerja melalui upaya pembangunan Zona Integritas (ZI).

Dalam upaya mendorong pembangunan Zona Integritas di lingkungan Badan Kependudukan Keluarga Berencana Nasional (BKKBN), diselenggarakan kegiatan Pengembangan Kehumasan, dan Sosialisasi Hukum, Organisasi dan Humas pada tanggal 27 Agustus – 30 Agustus 2019. Kegiatan ini diikuti oleh seluruh Perwakilan BKKBN Provinsi se-Indonesia.

 “Perwakilan BKKBN diminta untuk segera mulai mencanangkan Zona Integritas Wilayah Bebas Korupsi/WBK. ZI merupakan instrumen mencapai sasaran reformasi birokrasi. Sehingga ZI menjadi hasil antara dalam Indeks RB”, tegas dr. Hasto Wardoyo.

Kepala BKKBN dr. Hasto Wardoyo mendorong pembangunan Zona Integritas di lingkungan BKKBN guna meningkatkan kualitas pelayanan publik dan diharapkan semua jajaran pegawai BKKBN dapat memiliki komitmen bersama dalam memenuhi target sasaran dari Reformasi Birokrasi.