ENTRY MEETING EVALUASI PELAKSANAAN REFORMASI BIROKRASI BKKBN

Jakarta – Kementerian Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi (Kemen PAN-RB) melakukan entry meeting evaluasi pelaksanaan Reformasi Birokrasi (RB) di Badan Kependudukan dan Keluarga Berencana Nasional (BKKBN), Kamis-Jumat (8-9 Agustus 2019). Evaluasi ini bertujuan untuk melihat kemajuan program pelaksanaan reformasi birokrasi dengan sasaran utama yakni untuk mewuudkan birokrasi yang bersih dan akuntabel, birokrasi yang efektif dan efisien, serta birokrasi yang mampu memberikan pelayanan publik secara prima kepada masyarakat.

“Reformasi Birokrasi di lingkungan BKKBN pada hakikatnya adalah upaya menata ulang proses birokrasi dari tingkat (level) tertinggi hingga terendah dan melakukan terobosan baru (innovation breakthrough)dengan langkah-langkah bertahap, konkret, realistis, sungguh-sungguh, berfikir di luar kebiasaan/rutinitas yang ada  (out of the box thinking), perubahan paradigma(a new paradigm shift), dan dengan upaya luar biasa (business not as usual) serta memodernkan berbagai kebijakan dan praktek manajemen pemerintah pusat dan daerah, dan menyesuaikan tugas fungsi instansi pemerintah dengan paradigma dan peran baru. Jelas Nofrijal saat membuka rapat pelaksanaan evaluasi RB BKKBN di Ruang Rapat NKKBS, Kantor Pusat BKKBN, Jakarta (08/09).

Rapat Evaluasi RB dihadiri oleh Tim Kementerian PAN-RB yang di Ketuai oleh Asisten Deputi Koordinasi Pelaksanaan Kebijakan dan Evaluasi Reformasi Birokrasi, Akuntabilitas Aparatur, dan Pengawasan III, Naptalina Sipayung. Hadir dalam Rapat tersebut Pejabat Pimpinan Tinggi Madya dan Pratama beserta tim RB BKKBN pada level instansi maupun unit kerja kedeputian.

Asisten Deputi Koordinasi Pelaksanaan Kebijakan dan Evaluasi Reformasi Birokrasi, Akuntabilitas Aparatur, dan Pengawasan III, Naptalina Sipayung menyampaikan,” Setiap tahun kami pasti melakukan hal yang sama, tetapi kami tidak hanya evaluasi saja kami juga melakukan pendampingan untuk melihat apakah ada kemajuan perkembangan kebijakan RB dan SAKIP di lingkungan BKKBN sebagaimana sebelumnya telah kami rekomendasikan beberapa hal apakah sudah di tindak lanjuti atau belum atau bahkan selain yang kami rekomendasikan ada hal-hal baru atas kesadaran sendiri perlu dilakukan perubahan,” jelas Naptalina.

“BKKBN sebagai lembaga pemerintah non kementerian terus berbenah melaksanakan RB guna mewujudkan tiga sasaran RB yaitu birokrasi yang bersih dan akuntabel,  efektif dan efisien, dan tentu birokrasi yang memberikan pelayanan publik yang berkualitas. Kita bersama-sama dalam satu tahun ini atas evaluasi tahun yang lalu telah melakukan upaya-upaya yang optimal untuk terciptanya sasaran reformasi” ungkap Nofrijal.

Pelaksanaan evaluasi Reformasi Birokrasi dan SAKIP memiliki mekanisme yang terdiri dari beberapa tahapan, yaitu tahap entry meeting, evaluasi, rapat panel dan exit meeting. Berbeda dengan tahun sebelumnya bahwa pada penialaian evaluasi tahun ini dimana evaluasi tidak hanya dilakukan pada level instansi saja, melainkan juga dilakukan pada unit kerja kedeputian. (

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *